RUPA-RUPA
18 Mei 2020

4 Fakta Larangan Mudik di Tengah Pandemi Corona

Harus ada surat keterangan sehat
placeholder
placeholder
Artikel ditulis oleh Adeline Wahyu
Disunting oleh Intan Aprilia

Tradisi mudik adalah salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu di bulan Ramadan, khususnya mereka yang menganut agama Islam. Mengapa?

Karena mudik yang terjadi satu tahun sekali inilah yang menjadi kesempatan bagi mereka untuk kembali sejenak ke kampung halaman, bertemu dengan keluarga tercinta untuk merayakan Lebaran.

Terbayang bukan bagaimana serunya berkumpul bersama sanak saudara kita di kampung halaman, lalu merayakan Lebaran bersama-sama dengan yang lainnya. Tradisi inilah yang masih dipegang hingga saat ini.

Baca Juga: Pemerintah Mengeluarkan Larangan Mudik di Masa Pandemi, Ini Penjelasannya

Sayangnya pemerintah melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran tahun 2020 ini, guna mencegah penyebaran virus corona (COVID-19) ke berbagai daerah. Larangan ini dikeluarkan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Selasa (21/4/2020).

Larangan mudik dikeluarkan karena hasil survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mendata terdapat 24 persen warga masih nekat melaksanakan mudik.

Fakta Larangan Mudik 2020

Berikut beberapa fakta mengenai larangan mudik masyarakat tahun 2020. Yuk disimak, Moms.

1. Semuanya Serba Dipersulit

fakta larangan mudik

Foto: PT KAI/Istimewa

Rupanya larangan mudik dari pemerintah ini tidak main-main. Buktinya, pemerintah akan melarang angkutan umum maupun kendaraan pribadi keluar dari zona merah COVID-19.

Zona merah penyebaran Covid-19, dan wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB, seperti misalnya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Untuk kereta api, transportasi laut, dan pesawat dilarang untuk beroperasi. Larangan pada angkutan kereta api hingga tanggal 15 Juni kereta api, angkutan laut sampai tanggal 8 Juni, dan 1 Juni untuk transportasi udara.

Namun Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutup akses jalan antar wilayah, sebab pemerintah tidak melarang angkutan barang dan logistik untuk beroperasi.

Baca Juga: 5 Tips Bekerja di Rumah Agar Tetap Fokus di Tengah Pandemi COVID-19

2. Harus Ada Surat-surat

larangan mudik pemerintah

Foto: cbc.ca

Ada sejumlah syarat yang harus dilengkapi oleh masyarakat jika yang akan bepergian saat larangan ini diberlakukan.

Untuk pebisnis yang berhubungan dengan penanganan COVID-19 tanpa instansi maka harus membuat surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai. Surat itu harus ditembuskan ke Kelurahan setempat.

Semua masyarakat dengan kesempatan seperti di atas juga harus memiliki surat keterangan sehat.

Surat ini harus diperoleh dari dokter, serta wajib melakukan serangkaian tes kesehatan, baik PCR test maupun rapid test.

3. Akan Diminta Putar Balik

larangan mudik pemerintah

Foto: ANTARA FOTO/Saptono

Bagi mereka yang masih nekat mudik, akan diminta untuk kembali ke asal wilayah keberangkatan.

Mereka akan diminta untuk putar balik ke tempat masing-masing tanpa pengecualian.

Baca Juga: 4 Cara Mengurangi Kecemasan di Tengah Pandemi COVID-19

4. Didenda 100 Juta

larangan mudik pemerintah

Foto: ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu Chazar

Pada penerapan di lapangan, petugas di check point akan berpedoman dengan aturan Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dengan demikian, sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang masih nekat mudik padahal sudah dilarang, sejak tanggal 7 Mei 2020, mengacu kepada aturan tersebut, maka akan dikenakan denda Rp100 juta dan hukuman kiringan 1 tahun.

Itu dia Moms fakta-fakta terkait larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi pastikan Moms dan keluarga di rumah saja ya.

Artikel Terkait