PERNIKAHAN & SEKS
17 Oktober 2019

Pentingnya Undang-Undang Perkosaan Dalam Pernikahan

Bagaimanapun juga, kekerasan tetaplah tindak kriminal
Artikel ditulis oleh Orami
Disunting oleh Orami

Mengikat suatu hubungan dalam pernikahan, salah satunya untuk melegalkan hubungan seks antara wanita dan pria yang saling mencintai. Begitulah jika dijelaskan secara sederhana.

Namun bukan berarti kemudian pemaksaan berhubungan seks akhirnya juga menjadi legal dengan adanya ikatan ini. Ada yang namanya marital rape atau perkosaan dalam pernikahan.

Banyak orang beranggapan bahwa urusan suami-istri sudah menjadi hal pribadi mereka, apalagi jika itu kaitanya dengan hubungan seks.

Padahal kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang terjadi. Pemaksaan kehendak dalam hubungan seksual pun juga sering dialami, baik itu oleh suami maupun istri.

RUU PKS dan RKUHP

Butuh Undang-Undang yang Mengatur Soal Perkosaan dalam Pernikahan 1.jpg

Belakangan ini marak dibahas soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Bahkan hal ini menjadi salah satu pemicu turunnya mahasiswa ke jalan untuk melakukan demo terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat. Dalam RKUHP itulah diatur soal pemaksaan hubungan seks suami-istri.

Dilansir dari halamanCNN Indonesia, disebut bahwa RKUHP mengatur ancaman hukuman pidana untuk suami yang memaksa hubungan seks kepada istrinya, atau sebaliknya.

Dalam pasal 480 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana penjara 12 tahun penjara.

Di ayat (2) dalam pasal yang sama, pemaksaan dalam hubungan suami-istri maupun sebaliknya, juga dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan.

Sayangnya, RKUHP ini juga berisi beberapa poin yang kurang tepat diterapkan. Karenanya terjadi demo mahasiswa yang salah satu tuntutannya adalah mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP.

Pernyataan ini dilansir dari halaman Kompas.com yang juga menyebutkan bahwa tuntutan lain dari para mahasiswa itu termasuk mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Ambaranie Nadia Kemala Movanita menulis untuk Kompas bahwa RUU PKS dianggap krusial karena memang perlu adanya payung hukum yang kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual.

RUU ini sebenarnya bisa memperkuat regulasi soal kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP secara umum.

Bukan sekadar karena angka kasus yang tercatat, undang-undang ini menjadi penting karena di dalamnya juga mengatur tentang layanan terhadap korban kekerasan seksual.

Perkosaan dalam Pernikahan Itu Nyata Terjadi

Butuh Undang-Undang yang Mengatur Soal Perkosaan dalam Pernikahan 2 (1).jpg

Tak hanya di Indonesia, marital rape atau perkosaan dalam pernikahan juga merupakan masalah yang cukup disoroti di berbagai belahan dunia.

Di Amerika Serikat, definisi hukum perkosaan dalam pernikahan berbeda-beda, tapi pada umumnya merujuk pada segala hubungan atau penetrasi yang tidak diinginkan, baik itu vaginal, anal, maupun oral, yang dilakukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, dan juga jika pasangan tidak setuju melakukannya.

Dilansir dari Huffpost.com, penelitian Russell tentang kekerasan seksual dalam pernikahan sangat penting, untuk membantu meningkatkan kesadaran tentang seberapa sering hal semacam ini terjadi dalam rumah tangga.

Penelitian ini melibatkan wawancara dengan 930 wanita dalam sampel komunitas representatif yang dipilih secara acak di San Francisco, dengan tujuan untuk mengetahui besarnya perkosaan dalam pernikahan.

Hasilnya, para peneliti memperkirakan bahwa ada sekitar 10 hingga 14 persen wanita menikah, mengalami perkosaan dalam pernikahan.

Marital rape dalam hal ini terjadi lintar ras, kelas, dan juga usia, walaupun banyak wanita yang melaporkan bahwa pengalaman pertama mereka menerima kekerasan seksual dalam pernikahan terjadi pada saat usia mereka di bawah 25 tahun.

Penting ada Undang-Undang yang Mengatur Soal Perkosaan dalam Pernikahan

Butuh Undang-Undang yang Mengatur Soal Perkosaan dalam Pernikahan 3.jpg

Permasalahan di Amerika juga kurang lebih sama dengan apa yang terjadi di Indonesia. Perkosaan dalam pernikahan seolah menjadi sesuatu yang lazim walaupun ilegal.

Hal ini sering dianggap sebagai kejahatan yang tingkatnya jauh lebih rendah ketimbang perkosaan oleh orang asing. Dan bahkan ada yang menganggapnya bukan kejahatan dengan dalih bahwa hubungan seks dengan suami atau istri sendiri memang seharusnya dilakukan.

Namun demikian, meski banyak orang menganggap hal ini bukan suatu kejahatan besar, undang-undang yang mengatur soal perkosaan dalam pernikahan ini sebaiknya memang ada.

Bagaimanapun juga, kekerasan, apapun bentuknya dan pada siapapun dilakukannya, tetaplah kejahatan.

Artikel Terkait