Panduan Cara Menghitung PPh 21 dan Metode Pembayarannya

Cara menghitung PPh 21 penting untuk diketahui.

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

PPh 21 dikenakan terhadap berbagai jenis pendapatan, seperti pendapatan karyawan, pendapatan usaha, pendapatan bunga deposito, dan lain-lain.

PPh 21 merupakan salah satu jenis pajak yang paling banyak dikenakan di Indonesia.

PPh 21 dikenakan pada setiap orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang diberikan.

PPh 21 juga dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, asalkan pendapatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pendapatan yang dapat dikenakan pajak di Indonesia.

Ingin tahu cara menghitung PPh 21? Simak sampai akhir, ya!

Baca Juga: Pilih Kerja Kantoran atau Freelance? Cek Kelebihan dan Kekurangan Keduanya Dulu, Yuk Moms!

Apa Itu PPh 21?

Sebelum memahami cara menghitung PPh 21, kita perlu memahami definisinya terlebih dahulu.

Melansir dari situs Kementerian Keuangan, Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

PPh 21 dikenakan terhadap berbagai jenis pendapatan, seperti pendapatan karyawan, pendapatan usaha, pendapatan bunga deposito, dan lain-lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan PPh 21 antara lain penghasilan tidak kena pajak (PTKP), tarif pajak, dan status NPWP.

Karyawan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pajak 120% dari tarif yang berlaku, yang artinya mereka membayar 20% lebih besar dibandingkan karyawan yang memiliki NPWP.

PPh 21 memiliki peran penting dalam penerimaan negara. PPh 21 menjadi salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi wajib pajak.

Oleh karena itu, PPh 21 menjadi perhatian bagi setiap orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang diberikan.

PPh 21 juga menjadi perhatian bagi perusahaan yang harus memotong pajak penghasilan pasal 21 dari gaji karyawan dan menyetorkannya ke negara.

Dalam hal ini, perusahaan harus memahami aturan-aturan yang berlaku dalam perhitungan PPh 21 agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan pajak.

Baca Juga: Beragam Manfaat Laporan Keuangan untuk Bisnis dan Rumah Tangga

Dasar Hukum PPH 21

PPh 21 memiliki dasar hukum yang mengatur tentang pengenaan pajak atas penghasilan.

Dasar hukum PPh 21 terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Selain itu, terdapat juga peraturan-peraturan yang mengatur tentang PPh 21, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.

Dasar hukum PPh 21 juga mengatur tentang tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan yang kena pajak.

Tarif pajak PPh 21 terbaru untuk tahun 2022 telah berlaku dan terdapat beberapa lapisan tarif yang harus dipahami oleh wajib pajak.

Tarif pajak PPh 21 terbaru ini diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau UU Nomor 7 Tahun 2021.

Selain itu, terdapat juga aturan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan tarif pajak yang berbeda untuk karyawan yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP.

Baca Juga: 10 Rekomendasi Aplikasi Pengatur Keuangan Keluarga